BANTUAN INTERNASIONAL

BANTUAN INTERNASIONAL

1.1 Pengertian Bantuan Internasional

            Bantuan internasional atau bantuan luar negeri menurut Wibowo (2013:221) merupakan tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat maupun lambega-lembaga lainnya yang berada di suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu di luar negeri, yang memberikan bantuan berupa pinjaman, memberi hibah atau pula penanaman modal mereka kepada pihak tertentu di negara lainnya.

            Bantuan inetrnasional dapat diartikan pula sebagai tindakan negara-negara, masyarakat, penduduk ataupun lembaga-lembaga suatu negara dan badan-badan internasional yang memberikan suatu bantuan kepada suatu negara dengan cara memberikan pinjaman, bantuan keamanan, hibah, penanaman modal dan bantuan bantuan lainnya.

            Tujuan dari bantuan internasional adalah mengantisipasi beban nasional, pengentasan kemiskinan, memecahkan permasalahan internasional dalamm kesenjangan p-embangunan yang dihadapi negara-negara berkembang sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dunia.

1.2 Sejarah dan Perkembangan Bantuan Internasional

            Ada beberapa periode penting dalam perkembangan bantuan luar negeri. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya.

a.       Periode Sebelum 1945

            Pada periode ini motif pemberian bantuan luar negeri dapat digolongkan menjadi tiga. Pertama alokasi bantuan atas dasar pertolongan kemanusiaan. Tipe bantuan semacam ini sebenarnya sudah ada sejak abad 19, dimana saat itu negara-negara kolonial memberikan bantuan kepada wilayah jajahannya. Bantuan seperti ini diberikan terkadang sebagai politik balas budi negara kolonial atas penguasaan sumber daya alam dan manusia kepada rakyat pribumi. Politik etis Belanda kepada rakyat indonesia merupakan prototype bantuan luar negeri jenis ini. Pada tahun 1921 Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memberikan bantuan luar negeri kepada Uni Soviet yang tertimpa krisis akibat perang sipil dan kemarau panjang.

            Kedua adalah colonial development. Praktik ini jamak dilakukan negara-negara  kolonial di wilayah jajahan untuk mengembangkan infrastruktur dan tindakan pencegahan dari krisis multidimensi. Sementara tipe ketiga ialah bantuan teknis yang dilakukan pemerintah AS. Bantuan jenis ini dikembangkan AS di Philipina dan Puerto Rico sebagai langkah strategis sebagai upaya mengurangi ekses dari menyusutnya pasar dan untuk menarik loyalitas rakyat kepada pemerintah kolonial AS.

            Pada periode ini juga ditandai awal kemunculan penyedia bantuan yang disponsori oleh NGO (Non Government Organization). Lembaga-lembaga seperti Gereja dan Rockfeller Foundation  berupaya memberikan bantuan dalam bentuk pendirian sekolah dan universitas di negara berkembang, serta mendanai riset yang dilakukan.

b.      Periode 1945-1970

            Barangkali inilah periode penting dalam dinamika perkembangan bantuan luar negeri. Dalam rentang waktu 25 tahun ini banyak momen besar yang cukup berpengaruh menentukan arah bantuan luar negeri di era-era berikutnya. Diantaranya ialah berdirinya beberapa institusi yang merupakan pemain utama penyedia dana bantuan luar negeri, seperti UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation Agency), IRO (international Refugee Organization), dan IBRD (International Bank for Recunstruction and Development) yang kelak dikenal sebagai World Bank.

            Pada periode ini AS adalah negara pioner penyandang dana bantuan luar negeri. Sejalan dengan Marshal Plan, AS memberikan bantuan luar negerinya ke banyak negara, utamanya ke Eropa dan Asia. Dalam rencana yang dilaksanakan Presiden Truman tersebut Amerika memberikan sejumlah makanan, bahan bakar, pupuk, alat-alat pertanian dan pertambangan, dan bahan-bahan mentah ke sejumlah negara di Eropa. Program bantuan tersebut berbentuk 70 % grant dan 30% loan yang dibayarkan ke World Bank tergantung kemampuan negara penerima. Alokasi dari pemberian dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan industri dan pertanian, menstabilkan nilai tukar mata uang, menurunkan rintangan yang menghalangi perdagangan antar negara, membendung pengaruh komunis, dan menyebarkan pengaruh AS ke seluruh penjuru sekaligus membentuk aliansi sebanyak-banyaknya.

Dampak dari Marshall Plan terhadap proses recovery ekonomi Eropa sangat besar. Sepanjang tahun 1947-1948 ekonomi Jerman merangkak naik. Keberhasilan Jerman menumbuhkan ekonomi mereka dianggap sebuah keajaiban, mengingat kekalahan Perang Dunia II menghancurkan seluruh sektor ekonomi negara itu. Kebijakan recovery ekonomi tersebut sukses memberi stabilitas atmosfer politik di Eropa Barat. GNP negara-negara Eropa Barat meningkat 32 %, produksi sektor pertanian naik 11 % daripada sebelum perang, hasil industri melampaui hasil tahun 1938 dengan surplus 40 %. Kebijakan Marshal Plann ini, tidak hanya menguntungkan negara recipient, tetapi Amerika selaku donor juga mencetak pertumbuhan ekonomi cukup signifikan (Kunz, 1997). Selain itu, keberhasilan tersebut juga sukses membendung penyebaran pengaruh Soviet ke Eropa Barat sekaligus memukul pertumbuhan ekonomi negara-negara Blok Komunis (Kindleberger, 1968). Harry Truman selaku Presiden AS memberikan apresiasi besar kepada George C. Marshall atas ide yang ia cetuskan, “Kredit sedalam-dalamnya atas kontribusi brilian Mr. Marshal dalam memformulasikan langkah-langkah mencetuskan program bantuan AS” (Bryan, 1991).

            Sebagai negara adidaya, Pemerintah AS juga menekan pemerintah negara-negara Eropa untuk turut menyediakan dana bantuan yang akan diberikan kepada negara-negara berkembang. Semula, negara-negara Eropa enggan meneruskan bantuan dana kepada negara-negara bekas koloninya yang merdeka. Namun, dekade 1950 mereka merubah kebijakan dan setuju memberikan dana bantuan.

            Banyak sekali motif yang melatarbelakangi negara-negara donor dalam meberikan bantuan pada masa ini. Perancis dan Inggris misalnya, memberikan bantuan sebagai upaya mempertahankan pengaruh mereka di negara eks koloninya. Jepang dan Jerman bertujuan mengamankan akses kepada bahan mentah di negara penerima dan sekaligus menjadikannya pasar dari produk mereka. Sedangkan negara-negara Skandinavia cenderung memberikan dana sebagai langkah untuk menyebarkan norma-norma yang mereka anut, utamanya ajaran Kristen.

            Periode ini ditandai oleh panasnya tensi perang dingin. Persaingan tajam yang melibatkan dua kekuatan adidaya, AS dan US meluas ke berbagai sektor, termasuk bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri pada periode ini hampir kesemuanya dilandasi motif politik, penyebaran pengaruh dan upaya mencari sekutu. Tujuan lain seperti pembangunan atau demokratisasi bukanlah dasar utama pemberian bantuan. Hal terpenting bagi kedua kekuatan superpower tersebut adalah bagaimana negara-negara lain di dunia mau bergabung menjadi sekutunya.

            Amerika misalnya, antara tahun 1945-1952 mengucurkan dana sebesar $ 13,3 juta ke negara-negara Eropa untuk membendung ancaman Komunis Soviet. Pada tahun 1960-an, ketika kawasan Asia Selatan dan Asia Timur dipandang rentan akan pengaruh Komunis, Amerika rela mengucurkan separuh dari bantuan luar negerinya ke negara-negara kunci di setiap kawasan seperti Korea Selatan, India, Iran, Thailand, Vietnam, dan Pakistan. sepanjang tahun 1960-1970, pinjaman luar negeri negara-negara di kawasan Amerika Latin, meningkat dari $ 12,2 Miliar menjadi $ 28,9 Miliar. Mayoritas dana bantuan tersebut datang dari Amerika dan World Bank yang juga kepanjangan dari Pemerintah Amerika. Tahun 1965, memorandum dari National Security Councul merekomendasikan untuk memberi dana bantuan ke sejumlah negara Afrika. Bantuan tersebut disalurkan melalui USAID, dan digunakan sebagai senjata politik untuk membawa negara-negara Afrika menjadi sekutu Amerika.

            Langkah berani Amerika tersebut didasari pertimbangan bahwa apabila mereka tidak memberikan dana pinjaman ke negara-negara tersebut, justru Soviet-lah yang akan memberi mereka bantuan. Seperti nampak ketika Presiden Amerika, John F. Kennedy menyatakan dalam pidatonya “Bantuan luar negeri adalah metode untuk mengamankan pengaruh AS dan mengambil kontrol atas negara-negara di seluruh dunia serta mencegah negara-negara yang bangkrut agar tidak jatuh ke Blok Komunis. Untuk itu Saya menempatkan bantuan luar negeri ini sebagai prioritas utama dalam program melindungi keamanan dunia (dari Komunis)” (Heertz, 2004).

            Seperti tak mau kalah dari Amerika. Demi menanamkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia, negara-negara Sosialis-Komunis turut menyisihkan sebagian anggaran negara mereka untuk disisihkan ke negara-negara sekutu mereka. USSR memberikan tak kurang dari $ 1,1 milliar ke Vietnam Utara, Korea Utara, Kuba, Mesir, Suriah, India dan beberapa negara lain. China juga mengalokasikan dana serupa untuk negara-negara sekutunya. Dan negara-negara Eropa Timur rela mengucurkan $ 300 juta demi proyek besar penyebaran sosialisme.

             Pemerintahan Stalin memberikan dana pinjaman tak kurang $300 juta kepada China meskipun Uni Soviet sendiri saat itu membutuhkan dana tersebut. Stalin menilai bahwa posisi strategis China di bawah Mao Ze Dong sangat krusial sebagai sekutu satu ideologi. Pinjaman dana tersebut merupakan salah satu upaya untuk menarik China ke dalam Blok Komunis. Dan upaya Stalin tersebut berhasil. Pada perang Korea, Uni Soviet yang mem-back up Korea Utara mendapatkan bantuan dari China. Ironisnya, bantuan China tersebut berasal dari dana pinjaman yang tadinya hendak digunakan untuk pembangunan dalam negeri kemudian digunakan membeli persenjataan Uni Soviet, untuk membantu Uni Soviet selama Perang Korea (Heertz, 2004).

            Persaingan panas ini kemudian semakin memicu ketegangan ketika dana bantuan dari kedua adidaya tersebut diberikan kepada negara yang sama. Seperti misalnya di Angola, Uni Soviet mendanai MPLA untuk membeli senjata, sedangkan Amerika memasok senjata untuk FNLA dan UNITA, yang notabene musuh dari MPLA.

            Motif untuk memperkuat aliansi menjadi pertimbangan utama pemberian bantuan luar negeri pada periode ini. Saking kuatnya motif tersebut, sehingga kemudian mengacuhkan alokasi penggunaan dana bantuan tersebut oleh negara penerima. Pemerintah Amerika Serikat tidak ambil pusing apakah dana tersebut benar-benar digunakan para pemimpin negara penerima untuk pembangunan ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan utama Amerika hanyalah memastikan agar negara tersebut tidak jatuh ke Blok Komunis.

            Kepentingan geopolitik negara-negara donor tersebut yang mendikte kebijakan pinjaman luar negeri mereka sepanjang Perang Dingin. Ini berarti kebijakan pengucuran dana bantuan mereka berorientasi menjaga pengaruh dan mengamankan dominasi di negara penerima, tanpa peduli dengan rejim berkuasa apakah dia otoriter ataukah demokratis. Zaire mendapatkan dana bantuan dari Amerika tanpa pernah negara tersebut mengadopsi ekonomi pasar bebas. Angola menerima bantuan Uni Soviet meskipun mereka tidak benar-benar mempraktekkan ekonomi sosialis, Saddam Hussein tetap mendapatkan dukungan Barat dan negara-negara Arab sepanjang Perang Teluk 1, meskipun terbukti membantai 5 ribu etnis Kurdi dan melukai 10 ribu lainnya.

            Kepentingan strategis negara donor untuk mengamankan pengaruh tersebut tak pelak dimanfaatkan rejim berkuasa di negara penerima untuk menghamburkan dana tersebut. Mereka berpikir bahwa persaingan antar negara adidaya tersebut tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu mereka membutuhkan aliansi dari negara-negara dunia ketiga. Rejim penguasa tersebut percaya bahwa dengan memihak kepada salah satu adidaya tersebut mereka bakal terus mendapat kucuran dana yang berkelanjutan. Mereka memperlakukan negara donor seperti bank yang tak pernah kehabisan uang, bagaimanapun uang tersebut dihabiskan.

            Salah satu pengucuran dana bantuan Amerika paling fenomenal adalah ketika pemerintah AS memutuskan untuk memberikan separuh dari seluruh dana bantuan mereka di Afrika kepada Rejim Mobutu Sese Seko di Zaire (kini Republik Kongo). Bukannya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan rakyatnya, Sese Seko malah menghabiskannya untuk berfoya-foya. Sese Seko mencarter Pesawat Concorde secara pribadi untuk mengantarkannya shopping ke Paris, membeli puluhan real estate mewah di Eropa, membangun Supermarket terbesar di dunia. Namun hal tersebut tak membuat risau Amerika. Tahun 1987, Amerika malah memberikan tambahan pinjaman kepada Sese Seko sebagai ganti memberikan ijin Amerika untuk membuka pangkalan militer di negara tersebut.

            Akhir dari periode ini memunculkan fenomena baru, yaitu pemberian dana bantuan oleh negara-negara yang terhitung bukan negara tradisional pemberi bantuan. Pasca meroketnya produksi minyak, beberapa negara Timur Tengah (Libya, Kuwait, Iraq) berusaha memberikan bantuan kepada negara lain, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Tak mau kalah  pengaruh dengan musuhnya di Timur Tengah, Israel juga menawarkan bantuan dana yang utamanya diberikan kepada negara-negara Afrika. Negara berkembang lain yang juga mulai berperan sebagai donor seperti Afrika Selatan, Nigeria, India, Brazil dan sebagainya. Pada saat yang sama, selain berperan sebagai pemberi bantuan juga negara-negara tersebut masih tercatat sebagai penerima bantuan luar negeri. Pada periode ini foreign aid sudah bermetamorfosis menjadi elemen biasa dalam hubungan luar negeri antara negara kaya dengan negara miskin atau antar sesama negara miskin.

c.       Periode 1970-1990

            Babakan sejarah ini ditandai dengan perubahan formasi negara penyandang dana luar negeri. Negara-negara penghasil minyak seperti Kuwait dan Libya menjadi pemain penting dalam pemberian bantuan luar negeri.  Alokasi dana bantuan sudah mulai bergeser dari yang semula cenderung politic oriented ke arah development oriented yang fokus memberikan sumbangsih bagi pengembangan negara penerima dana. Framework kebijakan bantuan pembangunan sendiri lebih kompleks dan rumit sehingga profesionalisasi dari lembaga perwakilan donor layak diupayakan. Pengucuran dana  diberikan kepada perwakilan multilateral lembaga pelaksana bantuan yang lebih banyak tertuju pada usaha pembangunan.

            Ada beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya dinamika foreign aid pada masa ini. Satu diantaranya ialah penurunan suhu persaingan blok Barat dan Timur. Saat itu, mayoritas perang besar telah usai. Tempo ketegangan akibat rivalitas sengit sekutu AS dan US beserta aliansinya sudah mulai reda.  Ketakutan terjadinya perang besar yang jamak di era 1960 telah sirna sehingga alokasi dana bantuan yang tadinya  bermotifkan diplomatik dan politik bergeser ke arah pembangunan. Krisis minyak, dan pangan akibat kelaparan juga memberikan pengaruh signifikan pada pemberian bantuan. Krisis pangan yang terjadi pada medio 1970-an dan 1980-an mendapatkan perhatian besar dunia sehingga bantuan dana yang mengalir melonjak tajam. Sementara krisis minyak akibat perang Arab-Israel dan perang teluk mengatrol harga minyak cukup tinggi. Akibatnya, negara donor kelimpungan, dana bantuan yang mengalir pun turun.

            Kemunculan NGO pada masa ini didasarkan pada kenyataan bahwa NGO merupakan lembaga yang strategis. NGO dapat menutupi kekurangan negara dalam memanage dana yang melibatkan banyak negara dan organisasi internasional. Tidak seperti pemerintah (negara), NGO dipercaya tidak terkait dengan motif-motif politik, diplomatik, dan kultural. Sebaliknya, ia membawa misi pembangunan jangka panjang di negara-negara miskin. Aktualisasi dari misi tersebut dapat berupa penyediaan bahan pangan dan sandang bagi negara konflik atau tertimpa bencana alam, pendirian sekolah dan lembaga riset, ataupun pembangunan pada sektor tertentu, seperti familiy planning (keluarga berencana). Program tersebut awalnya diterapkan di India melalui IPPF (Internatioanl Planned Parenthood Foundation) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Upaya serupa juga dilakukan beberapa lembaga sejenis seperti Population Council yang memiliki banyak cabang di negara Barat serta Rockefeller Foundation. Massifnya gerakan lembaga-lembaga itu berhasil menekan presiden AS, Lyndon Johnson untuk mengumumkan dukungan pemerintah AS dalam kampanye keluarga berencana di dunia.

            Banyak negara donor mengeluh lelah (donor fatigue) karena dana yang mereka kucurkan tidak menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Hal tersebut lantaran dana bantuan tidak digunakan untuk proyek-proyek strategis. Banyaknya keluhan terkait ketidakefektifan penyaluran dana bantuan luar negeri mendorong NGO lokal dan internasional untuk membenahi sistem tata kelola manajeman mereka. Sebagai upaya untuk pengalokasian dana tepat sasaran, banyak NGO/INGO yang melansir kebijakan resmi terkait strategi dan pemikiran mereka. Model program seperti “Country Programming” yang melakukan langkah penilaian menyeluruh tentang kondisi ekonomi suatu negara, pengembangan strategi pengucuran dana, dan perencanaan besarnya dana serta alokasinya banyak dilakukan oleh UNDP (United Nations Development Program), EDF (the European Development Fund), pemerintah AS, Inggris, dan Jerman. Sementara itu USAID menerbitkan “logframe/ logical framework” yang berdasar pada prediksi input dan output, termasuk analisa hubungan timbal balik antara penyediaan dana dan hasil yang diharapkan.

            Seiring dengan banyaknya keluhan terkait efektifitas bantuan dana, muncullah ide untuk melakukan reformasi struktural terhadap ide pengembangan pembangunan (structural adjustment). Sebagian sarjana berpendapat bahwa alokasi dana sebaiknya untuk proyek-proyek pembangunan besar, sementara mayoritas lainnya mengusulkan agar prioritas utama diberikan untuk memenuhi basic human need. Langkah-langkah pembangunan struktural tersebut dapat ditempuh dengan langkah-langkah; liberalisasi perdagangan, reformasi ekonomi, pengurangan kontrol harga, pajak, dan tingkat suku bunga.

d.      Dekade 1990, Masa Perubahan Besar

            Periode ini diwarnai oleh banyak peristiwa penting yang merubah tatanan politik dan pemerintahan dunia secara drastis. Berakhirnya perang dingin, yang diikuti oleh runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu dari dua negara super power menghasilkan efek domino. Terpecahnya US dan menjadi 15 negara yang terpisah membuat negara-negara baru tersebut membutuhkan bantuan untuk proses recovery ekonomi politik negaranya. Proses perubahan politik dari rezim totaliterian menuju demokrasi membutuhkan bantuan dana yang tak sedikit. Disinilah kemudian lembaga penyedia dana yang berasal dari dunia Barat memainkan peranan. Pengucuran dana yang tak sedikit tersebut dialokasikan untuk proses pemulihan negara pasca perang dingin, proses demokratisasi dengan menyediakan insentif untuk implementasi program reformasi yang baru.

            Pada masa ini negara donor mulai menyertakan sejumlah prasyarat bagi negara-negara yang akan menerima bantuan. Syarat-syarat tersebut utamanya berkaitan dengan proses demokratisasi dan good governance serta menaruh respek terhadap hak asasi manusia. Jika sebelumnya blok Barat masih memberi bantuan untuk negara-negara korup dan otoriter guna membendung pengaruh komunis, maka dengan melenggangnya mereka sebagai pemenang perang dingin, mereka berhak untuk menangguhkan bantuan kepada negara-negara yang dikuasai status quo tanpa harus cemas dengan bahaya komunisme.

            Dalam sejumlah kesempatan, negara donor menyertakan syarat-syarat tersebut dalam satu paket bantuan. Sebenarnya pemberian bantuan disertai prasyarat tertentu sudah dicanangkan sejak tahun 1977. Saat itu, Presiden Amerika Jimmy Carter meloloskan regulasi yang menyarankan agar bantuan AS ke suatu negara ditangguhkan apabila rejim berkuasa terbukti otoriter dan melakukan kekerasan kepada hak asasi manusia. Namun, karena saat itu situasi politik tidak memungkinkan, sehingga regulasi tersebut tidak dijadikan pertimbangan utama.

            Karakteristik lain dari bantuan luar negeri pada masa ini adalah mulai diperkenalkannya development goal sebagai salah satu target yang harus dicapai. Negara-negara donor beberapa kali mengadopsi deklarasi yang membuktikan adanya hubungan antara demokratsi dan rejim yang akuntabel dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan efektifitas kebijakan ekonomi. Ditemukannya relasi tersebut kemudian membuat negara donor untuk mengintervensi kebijakan ekonomi-politik negara penerima untuk memastikan efektifitas penggunaan dana bantuan yang mereka keluarkan.

            World Bank, sebagai salah satu institusi penyedia bantuan tahun 1997, memformulasikan rencana pembangunan institusi politik yang menyasar keterlibatan negara recipient dalam mengimplementasikan efektifitas pembangunan. Dalam rancangan ini, negara memiliki tanggung jawab penuh melaksanakan tugas pembangunan tersebut. Gagasan tersebut muncul karena negara donor melihat bahwa bantuan yang mereka berikan seringkali tidak tepat sasaran. Mereka memandang ketidakefektifan bantuan tersebut disebabkan negara recipient tidak memiliki kapasitas institusional yang dibutuhkan untuk memenej dan mengimplementasikan program tersebut. Sehingga dari sini kemudian muncul inisiatif untuk memperkuat kapasitas institusi negara bersangkutan. Contoh dari inisiatif ini seperti yang digagas dalam program World Bank’s African Capacity Building Initiatives.

            Inisiatif yang diperkenalkan tahun 1991 ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas negara-negara Afrika dalam kebijakan ekonomi. Munculnya inisiatif tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran pola pemberian dana bantuan yang semula hanya transfer sumber daya menjadi memastikan implementasi lebih baik dan efisien terhadap sumber daya yang telah tersedia.

            Tak lama kemudian, teknologi komunikasi dan transportasi berkembang pesat yang menghubungkan dunia tanpa batas. Globalisasi menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Cepatnya perkembangan perdagangan internasional membuat kondisi ekonomi satu negara sangat rentan bergejolak. Globalisasi juga membuat permasalahan yang dulunya lokal terangkat ke level global.

            Krisis ekonomi yang terjadi pada dekade 1990-an memaksa negara-negara mengurangi anggaran belanjanya. Resesi yang melanda hampir seluruh dunia, ditambah dengan persiapan negara-negara donor -mayoritas dari Eropa Barat- bergabung dalam satu kesatuan mata uang menyebabkan foreign aid turun hingga mencapai 20% antara tahun 1995-1997. Kondisi demikian tentu saja membuat banyak negara yang terbiasa menerima dana kelabakan dan jatuh miskin.

            Untuk menanggulangi bahaya besar itu, para pemegang kebijakan memiliki dua pendekatan. Pertama oleh World Bank yang menitikberatkan pada reformasi kebijakan ekonomi. Pendekatan ini banyak dikritik karena bersifat ‘top-down’. Pemberi bantuan memberikan dana, sekaligus dengan resep alokasi penggunaannya. Kebijakan ini tidak efektif karena sektor-sektor yang dibutuhkan segera penanganannya sering tidak tersentuh. Hal ini disinyalir karena donor tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh recipient. Sebaliknya ini dicurigai sebagai dominasi donor terhadap recipient. “They asked you the questions and they gave you the answers”. Kedua adalah pendekatan ‘bottom-up’ yang banyak dipraktekkan oleh NGO. Kebijakan ini menekankan pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat dengan fokus pada sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

            Namun secara umum ada lima metode efektif untuk meningkatkan efektifitas bantuan. Pertama dengan sistem Result Based Management, yaitu pemberian dana kemudian diikuti pemantauan indikator efektifitas bantuan dalam periode waktu tertentu. Kedua dengan selectivity, bahwa negara calon penerima donor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti; investasi signifikan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, kebijakan perdagangan yang mendorong kompetisi dan efisiensi ekonomi, harga dan tingkat bunga yang mendukung investasi. Ketiga ialah Sector Wide Assistance Program, yaitu model pengembangan pembangunan yang didukung  perencanaan  oleh negara penerima, dan banyak lembaga analis. Model ini sebagai jawaban atas kritik bahwa negara penerima selalu dikendalikan oleh negara donor. Keempat adalah PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers) yang memberikan gambaran akan kondisi makroekonomi, struktural, dan kebijakan pemerintah negara penerima sebelum kucuran dana dialirkan. Kelima ialah tindakan pencegahan penggunaan dana bantuan untuk tujuan komersiil. Apabila ditemukan hal tersebut maka negara donor berhak memberikan sangsi atau penghentian pemberian dana bantuan.

e.       MDG (Millenium Development Goals)

            Pada tahun 2000 PBB menggelar rapat bersama untuk membahas rencana pengurangan angka kemiskinan dunia yang ditargetkan pada tahun 2015. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan beberapa butir tujuan;

·               Menekan angka orang yang berpenghasilan kurang dari 1 $ sehari dan makan makanan yang            tidak layak

·               Penerapan pendidikan dasar secara universal

·               Menekan diskriminasi gender

·               Menekan angka kematian anak-anak sampai 2/3 dan kematian saat melahirkan sampai ¾

·               Menghentikan penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

·               Menjaga kesinambungan lingkungan dan mencegah kerusakan

·               Menekan angka manusia tanpa akses air bersih

·               Meningkatkan kesetiakawanan global untuk pembangunan

·               Menargetkan tahun 2020, sebagai tahun penurunan signifikan penghuni kawasan kumuh

f.       Menuju Abad 21

            Perkembangan yang terjadi di awal abad 21 memberikan harapan besar atas peningkatan bantuan dana luar negeri. US dan EU bersama-sama menjanjikan meningkiatkan bantuan yang mereka kucurkan. Sepanjang 2001-2005, anggaran dana bantuan yang dikeluarkan pemerintah US meningkat sampai 25 %.  Serangan teroris 11 September 2001 menyadarkan dunia bahwa kemiskinan, yang dialami sebagian pelaku penyerangan merupakan salah satu faktor kenekatan mereka.  Di Amerika sendiri, terdapat gerakan kampanye “hanya 1%”, yang mengacu pada saran kepada pemerintah untuk menyisihkan anggaran dananya 1% untuk pemberian dana bantuan kepada negara-negara lain. Di Jerman gerakan ini disebut “pro 0,7%”, mengacu pada target PBB bahwa foreign aid sejumlah itu dari GDP setiap negara. Gerakan-gerakan tadi patut diberikan apresiasi besar, karena dengan bantuan dana tersebut harapan untuk membuat dunia jadi lebih baik dapat segera terwujud.

1.3 Motivasi Bantuan Internasional

1.      Motivasi Negara Pemberi Bantuan

Negara-negara donor memberikan bantuannya pertama-tama karena hal tersebut memang untuk kepentingan politik, strategis dan/atau ekonomi mereka. Walaupun ada juga beberapa bantuan itu yang didorong oleh alasan-alasan moral dan kemanusiaan untuk membantu Negara-negara yang kurang beruntung tanpa mengharapkan imbalan. Namun secara garis besar ada 2 motivasi :

a.       Motivasi Politik

Motivasi politik merupakan motivasi yang paling penting bagi Negara-negara pemberi bantuan. Bantuan luar negeri pertama-tama harus dilihat sebagai tangan panjang kepentingan Negara-negara donor. Motivasinya condong berbeda tergantung situasi nasional dan bukan semata-mata dikaitkan dengan kebutuhan Negara penerima yang secara potensial berbeda-beda antara Negara yang satu dengan Negara yang lain.

Sebagaimana ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bagian D, Arah danKebijaksanaan Pembangunan, ayat 12 sebagai berikut:

“ Dalam rangka memperlancar pembangunan, maka pinjaman dari luar negeri hanya dapat diterima sepanjang pinjaman-pinjaman tersebut tidak dikaitkan dengan ikatan-ikatan politik, sedangkan syarat-syarat pinjaman tidak akan memberatkan dan dalam batas-batas kemampuan untuk pembayaran kembali sedangkan penggunaan pinjaman tersebut haruslah untuk proyek-proyek produktif yang bermanfaat “.

b.      Motivasi Ekonomi

Dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas, program bantuan luar negeri Negara-negara maju mempunyai rasional ekonomis yang kuat. Dalam kenyataannya walaupun motivasi politik mungkin merupakan yang utama, namun landasan yang bersifat ekonomis paling tidak merupakan “lip-service” untuk membenarkan motivasi memberikan bantuan.

Argumentasi ekonomi yang penting dan telah dikemukakan oleh pandangan yang mendukung bantuan luar negeri adalah sebagai berikut :

a)      Sumber daya keuangan dari luar (pinjaman dan hibah) dapat memainkan peranan yang masuk akal dalam melengkapi kelangkaan sumber daya dalam negeri guna mengejar target tabungan, investasi, dan devisa.

b)      Bantuan luar negeri diberikan oleh Negara donor dalam rangka mempercepat proses pembangunan, yang nantinya akan menghasilkan tambahan tabungan dalam negeri sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara bertahap, akhirnya bantuan luar negeri akan berkurang dan lenyap.

c)      Bantuan keuangan perlu dilengkapi dengan bantuan teknik dalam bentuk transfer of knowledge pada manpower untuk menjamin bahwa dana tersebut akan digunakan secara efisian untuk dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

d)     Akhirnya, jumlah bantuan harus ditentukan sesuai dengan kapasitas menyerap Negara penerima bantuan, suatu euphemism untuk mengatakan kemampuannya menggunakan bantuan secara bijaksana dan produktif.

            Argumentasi ekonomi yang mengatasnamakan bantuan luar negeri sebagai obat yang sifatnya crusial untuk pembangunan Negara-negara berkembang harus tidak menutupi kenyataan bahwa bahkan pada ekonomi yang ketat sekalipun, keuntungan akan mengalir ke Negara-negara pemberi bantuan sebagai hasil dari program-program bantuan mereka.meningkatnya tendensi ke arah pemberian pinjaman yang sebaliknya, tidak lagi pemberian hibah secara langsung, tetapi dengan ikatan bantuan kepada ekspor dari Negara-negara pemberi bantuan, telah menambah beban yang lebih berat kepada Negara-negara penerima bantuan dalam membayar kembali utang-utangnya yang besar. Disamping itu, juga akan menaikkan ongkos impor, seringkali sebanyak 20% sampai 40%. Biaya impor ekstra ini meningkat karena adanya bantuan yang dikaitkan dengan ekspor Negara-negara penerima bantuan untuk berbelanja barang-barang modal dan setengah jadi, yang harganya mungkin lebih murah di Negara lain bukan pemberi bantuan.

2. Motivasi Negara Penerima Bantuan

            Dalam Negara yang sedang berkembang selalu berkeinginan untuk menerima bantuan, bahkan dalam bentuk yang kurang lunak sekalipun. Setidak-tidaknya ada 3 alasan mengapa Negara yang sedang berkembang mencari bantuan luar negeri, yaitu :

a.       Alasan yang utama dan yang penting lebih merupakan alasan secara praktis dan konseptual bersifat ekonomis. Karena Negara yang sedang berkembang cenderung mempercayai pendapat ahli ekonomi Negara-negara maju. Yaitu bahwa bantuan luar negeri merupakan obat pendorong dan stimulan bagi proses pembangunan, turut membantu mengalihkan struktur ekonomi serta membantu Negara yang sedang berkembang mencapai take off menuju pertumbuhan ekonomi yang mandiri (self sustaining). Pada hakekatnya Negara yang sedang berkembang menghendaki bantuan lebih banyak dalam bentuk hibah atau pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah dan tidak terikat dengan ekspor Negara pemberi bantuan.

b.      Alasan kedua adalah, menyangkut masalah politik. Dibeberapa Negara, baik Negara penerima maupun Negara donor, bantuan dipandang sebagai alat yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaannya.dalam hal ini, bantuan tidak saja berbentuk transfer sumber keuangan, akan tetapi juga dalam bentuk bantuan militer dan pertahanan dalam negeri.

c.       Alasan ketiga adalah, motivasi yang dilandasi oleh moral, yaitu, apakah berlatarbelakang pada rasa tanggungjawab kemanusiaan Negara kaya terhadap kesejahteraan Negara miskin, atau karena kepercayaan, bahwa Negara-negara kaya merasa berhutang budi karena eksploitasi dimasa penjajahan dahulu. Sehingga bantuan luar negeri merupakan kewajiban social bagi Negara-negara kaya untuk pembangunan Negara-negara miskin.

1.4 Badan-Badan Bantuan Internasional

·             Badan-badan Multilateral dan Bilateral

     Ada 2 macam institusi yang mengurus bantuan-bantuan luar negeri untuk negara-negara yang membutuhkannya pertama, badan-badan internasional yang mengurus bantuan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara-negara anggotanya badan-badan tersebut adalah multilateral atau mutlilateral agency kedua, setiap negara memberi bantuan biasanya dibentuk suatu badan yang mengerus bantuan tersebut di bawah otoritas pemerintahannay masing-masing, badan-badan ini dinamakan badan-badan bilateral atau bilateral agency.

     Badan-badan multilateral mempunyai hubungan dengan urusan bantuan untuk program pembangunan dan yang ada hubungannya dengan United Nations Development Systems dibagi dalam 3 kelompok yaitu:

1.         Development Banks (kelompok bank pembangunan) yaitu Bank Dunia

2.         International Bank for Reconstruction and Development IBRD

3.         International Development Association (IDA)

4.         International Finance Cooperation (IFC)

            Bank dunia atau World Bank mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi pembangunan bagi negara-negara anggotanya dengan jalan menyediakan modal investasi untuk usaha yang produktif, modal pokoknya diperoleh dari iuran negara-negaraanggotanya ditambah dengan pinjaman dari pasar modal dunia .  International Development Association dan International Finance Cooperation memberikan pinjaman kepada negara-negara peminjam secara lunak untuk pembangunan ekonomi negara-negara miskin yang menjadi anggotanya. Sumber-sumber yang siap dipergunakan untuk diperoleh dari negara-negara anggotanya.

1.5 Dampak Bantuan Internasional

            Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bantuan luar negeri, terutama bantuan resmi, seperti halnya dampak investasi asing swasta, masih ramai di perdebatkan. Di satu pihak, yaitu para ekonom tradisional, mengemukakan bahwa bantuan luar negeri telah membuktikan manfaatnya dengan mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Namun, pihak lain berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan luar negeri tersebut sama sekali tidak mendorong pertumbuhan hingga menjadi lebih cepat, tetapi  justru memperlambat pertumbuhan sehubungan dengan adanya substitusi terhadap investasi dan tabungan dalam negeri dan membesarnya devisit neraca pembayaran negara-negara berkembang, yang semuanya itu merupakan akibat dari meningkatnya kewajiban negara-negara berkembang untuk membayar utang, serta sering dikaitkannya bantuan tersebut dengan keharusan menampung produk ekspor negara-negara donor.

            Bantuan resmi juga dikritik karena dalam prakteknya terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan sektor modern, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Belakangan ini muncul kecaman baru yang menuding bahwa tujuan atau fungsi bantuan luar negeri praktis telah gagal, karena bantuan ini hanya mendorong tumbuhnya kaum birokrat yang korup, mematikan inisiatif masyarakat, serta menciptakan mentalitas pengemis bagi negara-negara penerimanya.

            Terlepas dari kritik-kritik tersebut, selama dua dasawarsa yang lampau nampak bahwa masyarakat di negara-negara donor itu sendiri mulai bersikap antipati terhadap bantuan luar negeri, sehubungan dengan munculnya masalah-masalah domestik yang serba pelik dirumah mereka sendiri, seperti pengangguran, devisit anggaran pemerintah, dan masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran yang kemudian mulai mendapatkan perhatian dan prioritas pemerintahan negara-negara maju, diatas kepentingan politik internasional mereka.

1.6 Bentuk-Bentuk Bantuan Internasional

1.      Utang luar negeri

a.       Debt for Equity Swaps

Debt for Equity Swaps adalah cara yang dikembangkan negara kreditur untuk menanggulangi krisis utang luar negeri negara berkembang melalui metode cicilan tertentu yang diimbal-balik dengan surat berharga atau pengikutsertaan modal.

b.      Debt for Nature Swaps

Debt for Nature Swaps adalah sebuah cara/metode yang dikembangkan melalui metode cicilan dengan menggunakan beberapa dari uang pokok dipotong dan dialihkan menjadi biaya konservasi hutan dan lingkungan lainnya.

2.      Hibah

            Pengertian hibah menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA.) 2000, “Penerimaan Hibah” adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 38 tahun 2008 Hibah adalah penerimaan dari pemerintah luar negeri, pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi multilateral lainnya termasuk badan-badannya, organisasi atau lembaga internasional organisasi kemasyarakatan luar negeri, serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri dan badan swasta di luar negeri dalam bentuk rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dikembalikan.

Hibah dapat diberikan kepada:

a.       pemerintah; hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

b.      pemerintah daerah lainnya; hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

c.       perusahaan daerah; hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada badan usaha milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.      masyarakat; hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

e.       organisasi kemasyarakatan; hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e.

3.      Sumber pembiayaan bantuan internasional

Sumber Pembiayaan Bantuan Luar Negeri dapat dikelompokkan sebagai berikut:

·             Consultative Groups on Indonesia (CGI)

Bantuan bilateral yaitu bantuan luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara yang tergabung dalam CGI, seperti Jepang, Jerman Barat, Amerika Serikat dan lain-lain, melalui suatu lembaga/badan keuangan yang dibentuk oleh negara yang bersangkutan untuk mengelola/ melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian bantuan luar negeri tersebut kepada negara peminjam. Sebagai contoh, Jepang dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation).

·             Non CGI terdiri:

-          Bantuan bilateral yaitu bantuan luar negeri yang berasal dari suatu badan yang dibentuk oleh negara pemberi bantuan seperti SFD (Saudi Fund for Development) dan KFAED (Kuwait Fund for Arab Economic Development).

-          Bantuan multilateral, yaitu bantuan luar negeri yang berasal dari lembaga/badan keuangan internasional dimana Indonesia termasuk anggotanya seperti IDB (Islamic Development Bank).

·             Pinjaman/hibah lainnya seperti dari PBB, UNDP, US-Exim Bank, Japan Exim Bank dan KFW (Jerman).

1.7 Mekanisme Penarikan Dana dan Hibah Internasional

            Penarikan atau pencairan pinjaman/ hibah luar negeri/ Internasional dapat melalui tahapan sebagai berikut:

-          Penarikan melalui Pembayaran Langsung (Direct Payment)

            Penarikan dana pinjaman/hibah dilakukan secara langsung dengan aplikasi yang dibuat oleh proyek melalui Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan. Dana tersebut ditransfer langsung oleh pemberi pinjaman/hibah ke rekening rekanan yang berhak menerimanya.

-          Penarikan melalui Rekening Khusus (Special Account)

            Penarikan dana pinjaman/hibah melalui rekening khusus dikembangkan dalam upaya membantu pemerintah untuk mempercepat penyerapan dana pinjaman/hibah. Rekening khusus merupakan revolving account dimana pemberi pinjaman/hibah melakukan pembayaran dimuka (initial deposit) ke rekening khusus di Bank Indonesia. Pembayaran berikutnya (replenishment) oleh pemberi pinjaman/hibah dilakukan berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan atas sejumlah penarikan dana rekening khusus.

Aplikasi yang diajukan oleh DJA ini bisa berbentuk:

·             Statement of Expenditures (SOE)

Statement of Expenditures (SOE) yaitu aplikasi untuk jumlah pengeluaran atas rekening khusus yang relatif kecil dan tidak memerlukan persetujuan pemberi pinjaman terlebih dahulu (tanpa No Objection Letter). Aplikasi atas pengeluaran tersebut tidak perlu disertai dengan dokumen pendukung.

·             Aplikasi atas pengeluaran rekening khusus yang memerlukan No Objection Letter (NOL).

 Aplikasi ini harus disertai dengan dokumen pendukung yang memadai (fully documented).

·             Penarikan dengan Pembukaan Letter of Credit (L/C) Bank Indonesia

Penarikan dana pinjaman/hibah dengan pembukaan L/C Bank Indonesia digunakan dalam pengadaan barang impor. Berdasarkan L/C dari BI, Letter of Commitment, dan dokumen realisasi L/C, Bank Koresponden melaksanakan pembayaran kepada rekanan yang selanjutnya melakukan penagihan kepada pemberi pinjaman/hibah. Debit advice atas pembayaran oleh pemberi pinjaman/hibah kepada Bank Koresponden dikirimkan ke BI sebagai dasar untuk penerbitan Nota Disposisi L/C dan Nota Perhitungan. Atas dasar nota-nota ini DJA menerbitkan SPM Pengesahan (SPMP).

·             Penarikan dengan Cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) dari Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) atas beban rekening Bendahara Umum Negara (BUN). Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi pinjaman/hibah dengan dilampiri SPM-PP dan dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman/hibah.

1.8 Bank Dunia

·             Pengertian Bank Dunia

Bank dunia Kelompok Bank Dunia (The World Bank Group (WBG/KBD)) adalah badan publik internasional yang dimiliki dan diatur oleh negara-negara Anggotanya. Bank dunia secara formal adalah agen khusus dibawah economic and social council (ECOSOC) dari sistem PBB, mereka tidak mengadopsi struktur pengambilan keputusan ataupun akuntabilitas PBB. Setiap tahun bannk dunia menyediakan milyaran dolar Amerika  untuk ppinjaman, hibah, dan macam-macam bantuan keuangan internasional dan teknis kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta di Afrika, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin serta Eropa Timur. Aktifitasnya mempengaruhi undang-undang dan peraturan, anggaran pemerintah, serta keputusan inventasi sektor swasta di negara-negara di seluruh dunia.

·             Tujuan bank dunia

Tujuan resmi dari Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Namun selain itu terdapat pula tujuan Bank Dunia yang lainnya, yaitu :

1.    Untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan kembali ekonomi yang hancur atau rusak karena perang, perubahan kembali fasilitas-fasilitas produktif yang dibutuhkan untuk usaha damai dan dorongan pembanunan untuk fasiltas produktif dan sumber-sumber di negara-negara miskin.

2.    Untuk mendorong investasi swasta luarnegeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta; dan ketika modal swasta tidak tersedia dalam syarat-syarat yang wajar, sebagai tambahan investasi swasta dengan menyediakan, berdasarkan persyaratan yang cocok, membiayai untuk tujuan-tujuan produktif di luar dari modal mereka sendiri, pengumpulan dan oleh sumber-sumber sendiri maupun sumber lainnya.

3.    Untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk kemajuan sumber-sumber produktif para anggota, dengan cara membantu menaikkan produktivitas, standar kehidupan dan keadaan buruh di daerah mereka.

4.    Untuk meyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin olehnya dalam hubungannya dengan pinjaman internasional melalui sumber lainnya sehingga dapat lebih berguna dna proyek-proyek yang mendesak, besar ataupun kecil, dapat diatasi segera.

5.     Untuk menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi internasional dalam persyaratan bisinis di dalam daerah anggota dan, dalam tahun tahun setelah perang, untuk membantu membuat masa transisi dari suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai.

·             Peran Bank Dunia

                 Sejak didirikan, Bank Dunia telah mengambil banyak peran bagi perkembangan dunia Internasional. Sebagaimana tujuan didirikannya, Bank Dunia telah membantu negara-negara korban perang, terutama di wilayah Eropa, untuk segera merekonstruksi infrastruktur dan perekonomiannya yang hancur pascaperang dunia kedua. Seteah proses rekonstruksi pascaperang selesai, Bank Dunia memulai peran baru sebagai lembaga pemberi pinjaman uang berbunga rendah untuk negara-negara berkembang yang membutuhkan.

Bank Dunia mendanai proyek-proyek di berbagai negara untuk mengembangkan beberapa hal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, hingga lingkungan hidup. Bank Dunia seringkali memberikan bantuan dalam bentuk dua hal sekaligus, dana pinjaman dan juga rekomendasi kebijakan, terutama terkait kebijakan keuangan atau yang berhubungan dengan proyek yang didanai.

Bagaikan pisau bermata dua, bantuan dari Bank Dunia dirasakan oleh negara-negara peminjam memberikan dua dampak sekaligus, di mana satu dan yang lainnya saling bertolak belakang. Di satu sisi, bantuan Bank Dunia seringkali merupakan penyelamat keuangan dan perekonomian negara peminjam. Namun di sisi lain, bantuan tersebut juga tidak jarang menimbulkan masalah baru yang kadang jauh lebih besar dari masalah yang telah diatasi.

Negara-negara peminjam biasanya merupakan negara berkembang yangnotabene-nya tergolong “miskin”, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju. Mereka membutuhkan suntikan modal untuk proyek-proyek di berbagai bidang, meskipun biasanya berujung pada satu harapan, yaitu menggerakkan dan menggeliatkan roda perekonomian. Dengan hal tersebut, mereka bisa mendongkrak keuangan dan pendapatan dalam negeri. Modal inilah yang seringkali tidak bisa mereka dapatkan kecuali melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam konteks ini, Bank Dunia memberikan keuntungan bagi negara-negara peminjam karena biasanya pinjaman yang diberikan tergolong berbunga rendah.

Bergeraknya roda perekonomian merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan roda perekonomian yang terus bergerak positif, negara-negara dunia ketiga memiliki sedikit harapan untuk menyusul atau setidaknya menyamai perekonomian di negara-negara maju. Hal ini tentunya menjadi keinginan seluruh negara berkembang, sehingga tidak mengherankan jika kemudian Bank Dunia dan juga lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya menjadi penyedia “jalan pintas” menuju terwujudnya harapan tersebut.

Jika dilihat secara global, bantuan-bantuan dana kepada masing-masing negara peminjam telah menjadi penyangga, sehingga perekonomian dunia menjadi lebih stabil dan terkendali. Hal ini tentunya juga sesuai dengan tujuan keberadaan dari Bank Dunia. Karena keruntuhan, atau setidaknya kemunduran ekonomi suatu negara (yang mungkin terjadi tanpa bantuan Bank Dunia) dapat berdampak bagi negara-negara lainnya, baik di tingkat regional ataupun multinasional.

·             Bank Dunia (IBRD dan IDA)

Bank dunia meminjamkan uang kepemerintah dengan pendapatan rendah-menengah untuk keperluan umum:proyek investasidan reformasi kebijakan. Peminjaman untuk proyek investasi biasanbya di dukung kerja-kerja publik seperti sistem pengairan, jalanan dan sekolah. Bank dunia juga meminjamkan uang untuk reformasi ekonomi institusional dan reformasi kebijakan lainnya yang dikenal sebagai pinjaman “pinjaman pembangunan/ structural adjustment” atau “kebijakan pembangunan/ Development policy”.

·             Bank Dunia IFC dan MIGA

Jika Bank dunia (IBRD dan IDA) memberikan kredit dan bantuan non-pinjaman kepada pemerintah, IFC memberikan pinjaman dan pembiayaan ekuitas, pelayanan konsultasi dan teknis kepada sektor swasta. Sedangkan MIGA memiliki tujuan untuk membantu negara-negara berkembang menarik dan mempertahankan investasi swasta dengan memberikan perusahaan tersebut dengan asuransi atas kehilangan asetmereka yang disebabkan oleh perang, atau ketidakstabilan politik. MIGA juga memobilisasi pinjaman dari sumber-sumber lain untuk para investor dan membentu negara-negara tuan rumah dengan jasa hukum dan konsultasi yang berhubungan dengan investasi.

1.9 Sifat Bantuan Ineternasional

Bantuan yang diberikan dapat dikatakan sebagai pemindahan sumber-sumber yang terdiri atas:

-          Pemindahan sumber-sumber resmi.

 Sumber-sumber resmi merupakan semua sumber yang tersedia bagi negara-negara sedang berkembang dan badan multilateraluntuk embangunan ekonomi dan sosial dalam rangka bantuan kesejahtreraan dari pusat-pusat pemerintahan dan badan-badan negara pendonor.

-          Pemindahan sumber swasta

Sumber swasta berupa investasi langsung, investasi dalam pemilikan kertas berharga, utang-utang maupun kredit jangka panjang dan berbagai investasi si sektor  swasta dalam bentuk obligasi maupun kredit dan partisipasi dari badan multilateral.

Pengeluaran dana bantuan yang tidak simasukan dalam kategori pemindahan bantuan adalah sokongan sosial, karena tidak ada statistik yang handal untuk study kelayakannya. Sumber-sumber resmi dibedakan menjadi sumber pemindahan bilateral dan sumber bantuan mltilateral.

Sumber bantuan bilateral merupakan pemindahan dari negara anggota kebadan pembangunan internasional, bukan langsungke penerima. Pemindahan ini terdiri atas grant dan iuran modal kepada badan pembangunan internasional dan pemberian utang.

Utang diberikan dengan syarat khusus, hal ini berarti bahwa:

-          Dana tersebut dijalankan dengan tujuan utama meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejarteraan rakyat negara berkembang

-          Syarat keuangannya diberikan secara khusus.

Pemindahan secara bilateral dapat dibedakan dalam:

·             Grant

Merupakan pemberian/hibah, biasanya ditujukan untuk aktivitas sosial.

·             Sumbangan serupa grant

Merupakan pemberian utang yang pembayarannya kembali tidak harus dalam uang kertas, dapat menggunakan mata uang setempat hasil penjualan komoditas.

·             Modal pemerintah dalam waktu panjang

Merupakan pemberian utang dengan masa pelunasan lebih dari satu tahun dengan mata uang negara pemberi/mata uang yang konvertibel.

1.10 Contoh Kasus Bantuan Internasional

Ukraina Minta Bantuan Internasional untuk Bayar Utang

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV-- Ukraina berharap bisa menyelesaikan pembicaraan dengan pemberi pinjaman internasional sesegera mungkin untuk membayar kembali utang luar negeri Ukraina, kata Menteri Keuangan Alexandr Shlapak di Kiev, Jumat.

"Tugas kami ialah untuk meminjam sedikitnya sembilan miliar dolar AS di pasar luar negeri untuk meredakan tekanan atas simpanan devisa negeri ini," kata Shlapak kepada parlemen.

Meskipun simpanan negeri tersebut kosong dan ekonomia memburuk akibat iklim politik yang tak stabil, Pemerintah Ukraina akan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan kewajiban utang Kiev, Shlapak berjanji sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam.

Ekonomi Ukraina menghadapi kebangkrutan akibat defisit anggaran yang tinggi, utang besar yang sangat besar dan cadangan devis yang rendah, yang anjlok pada Maret jadi 15.080 miliar dolar AS, tingkat paling rendah selama ini.

Untuk mempertahankan ekonominya, pemerintah merundingkan pinjaman antara 14 miliar dolar AS dan 18 miliar dolar dari Dana Moneter Internasional --yang juga dapat meluncurkan bantuan dana dari pemberi pinjaman lain internasional.